AS Menargetkan India dengan Tarif Kerja Paksa di Tengah Pembicaraan Pakta Perdagangan
Amerika Serikat telah mengusulkan tarif tambahan sebesar 12,5% untuk impor dari India, dengan mengatakan bahwa India termasuk di antara 60 negara yang gagal mengekang impor barang yang dibuat dengan kerja paksa, sebuah langkah yang mengancam akan mempersulit pembicaraan perdagangan dua arah yang sedang berlangsung di New Delhi.
Usulan dari kantor Perwakilan Dagang AS ini muncul pada hari kedua dari tiga hari pembicaraan antara pejabat perdagangan India dan delegasi AS yang dipimpin oleh Asisten Perwakilan Dagang AS Brendan Lynch.
India “telah gagal menerapkan dan secara efektif menegakkan larangan impor barang yang dibuat dengan kerja paksa,” kata kantor tersebut dalam laporan setebal 92 halaman pada hari Senin yang menyebut kebijakan negara Asia Selatan itu tidak masuk akal dan menjadi beban bagi perdagangan AS.
“Kegagalan mitra dagang terpenting kita untuk mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima,” kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.
“Ini menciptakan dinamika di mana pekerja Amerika dipaksa untuk bersaing secara global di lapangan bermain yang tidak adil.”
Kementerian Perdagangan India tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Usulan tersebut menyusul investigasi praktik perdagangan tidak adil Pasal 301 karena pemerintahan Trump berupaya membangun kembali tarif darurat yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada bulan Februari.
Hal itu menempatkan India di antara 54 negara yang tidak memiliki larangan impor barang yang menggunakan kerja paksa dan oleh karena itu menghadapi bea masuk yang lebih tinggi.
Enam negara lain, dari Kanada, Ekuador, dan Uni Eropa hingga Indonesia, Meksiko, dan Pakistan, memiliki larangan tersebut tetapi menghadapi tarif yang lebih rendah sebesar 10% karena gagal menerapkannya secara efektif.
Ajay Srivastava, pendiri Global Trade Research Initiative, mengatakan temuan tersebut dapat ditantang, karena investigasi USTR bukan tentang kerja paksa dalam ekspor India tetapi apakah India memblokir impor yang terkait dengan kerja paksa di tempat lain.
“Tarif yang diusulkan dipandang sebagai bagian dari taktik tekanan AS yang lebih luas, dan India harus memperlakukan tindakan Pasal 301 dan negosiasi perjanjian perdagangan bilateral India-AS secara terpisah,” katanya.
Sebuah sumber pemerintah India mengatakan kepada Reuters bahwa New Delhi berencana untuk mengangkat isu investigasi Pasal 301 dengan tim Lynch dan meminta keringanan tarif sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan dua arah yang lebih luas.
Laporan USTR juga mengidentifikasi India sebagai perantara dalam rantai pasokan kapas yang terkait dengan input kerja paksa Tiongkok.
