IMF Peringatkan Kenaikan Utang Pemerintah Bisa Lebih Tajam dari yang Diperkirakan
Utang pemerintah akan setara dengan output tahunan ekonomi global pada akhir dekade ini, dan bisa melampaui ambang batas itu lebih cepat jika pertumbuhan ekonomi lebih lemah atau pembayaran bunga lebih tinggi dari yang diharapkan, Dana Moneter Internasional mengatakan Selasa.
Dalam laporan dua kali setahun tentang keuangan pemerintah, Dana tersebut mengatakan pemotongan belanja dan kenaikan pajak dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya akan diperlukan selama lima hingga tujuh tahun mendatang untuk menstabilkan atau mengurangi utang.
“Sudah waktunya bagi pemerintah untuk membereskan rumah mereka,” kata Era Dabla-Norris, wakil direktur urusan fiskal di IMF. “Untuk semua negara, poros strategis diperlukan untuk mengurangi risiko utang.”
Jika kebijakan anggaran tidak berubah, IMF memperkirakan bahwa peningkatan besar dalam pinjaman oleh AS, Tiongkok, dan negara-negara lain akan mendorong peningkatan utang pemerintah hingga $100 triliun tahun ini, setara dengan sekitar 93% dari produksi barang dan jasa tahunan dunia. Dana tersebut memperkirakan utang pemerintah akan terus meningkat, dan hampir menyamai output dunia tahunan pada akhir dekade ini.
Namun, hal itu dapat terjadi lebih cepat jika proyeksi pemerintah meremehkan peningkatan utang, seperti yang telah terjadi di masa lalu. IMF mengatakan utang pemerintah cenderung enam poin persentase dari output ekonomi lebih tinggi daripada yang diantisipasi setelah tiga tahun.
“Ada risiko kenaikan yang cukup besar,” kata Dabla-Norris. “Utang bisa lebih tinggi dari yang kami perkirakan.”
Dalam skenario ekstrem, utang pemerintah dapat mencapai 115% dari output global pada tahun 2026, sementara utang pemerintah AS dapat mencapai 150% dari produk domestik bruto negara tersebut. Menurut perhitungan Dana tersebut, utang pemerintah AS memulai abad ini dengan kurang dari 60% dari PDB, proporsi yang telah meningkat lebih dari dua kali lipat.
Pinjaman melonjak selama pandemi Covid-19, sementara invasi Rusia ke Ukraina memicu peningkatan utang lebih lanjut karena banyak rumah tangga dan bisnis di Eropa membayar tagihan energi yang jauh lebih tinggi.
Namun, utang akan terus meningkat di sejumlah negara ekonomi besar. Selain AS dan Tiongkok, IMF memperkirakan akan terjadi peningkatan utang pemerintah di Brasil, Prancis, Italia, Afrika Selatan, dan Inggris. Dikatakan bahwa menunda tindakan di negara-negara tersebut akan membuat pemotongan belanja dan kenaikan pajak yang diperlukan untuk menstabilkan pinjaman menjadi lebih besar.
Pemerintah Prancis yang baru pada hari Kamis meluncurkan anggaran yang bertujuan untuk mempersempit defisit Prancis menjadi 5% dari output ekonomi pada akhir tahun 2025, dan 3% pada tahun 2029 dari 5,5% pada tahun 2023.
Saat ini, IMF memperkirakan bahwa pemotongan rata-rata dalam belanja dan kenaikan pajak antara 3% dan 4,5% dari produk domestik bruto akan diperlukan untuk menghentikan kenaikan utang pada “kemungkinan besar.” Penyesuaian tersebut lebih besar dari yang direncanakan, dan juga lebih besar dari penyesuaian sebelumnya.
Ajakan Dana untuk tindakan guna mengurangi pinjaman muncul menjelang pemilihan umum AS yang tampaknya tidak mungkin menghasilkan pergerakan ke arah itu. Menurut Komite Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab, usulan kebijakan ekonomi mantan presiden Donald Trump akan memperlebar defisit anggaran sekitar $7,5 triliun selama dekade berikutnya, sementara rencana wakil presiden Kamala Harris akan menambah $3,5 triliun.
Ketidakpastian tentang arah kebijakan anggaran AS di masa mendatang kemungkinan akan berdampak besar pada pemerintah lain, kata IMF. Perubahan suku bunga yang dibayarkan pemerintah semakin didorong bukan oleh perubahan keadaan mereka sendiri, tetapi oleh perubahan prospek kebijakan anggaran AS dan suku bunga yang ditetapkan oleh Federal Reserve.
“Jenis ketidakpastian ini dapat meningkatkan volatilitas biaya pinjaman dan risiko utang bagi negara lain,” kata Dabla-Norris.
IMF mengatakan tindakan untuk menstabilkan dan menurunkan utang diperlukan guna memberi ruang bagi pemerintah untuk mendukung transisi dari bahan bakar fosil, meningkatkan belanja militer, dan merawat populasi yang menua. Namun, sementara tekanan belanja meningkat, IMF mencatat bahwa “batasan politik pada perpajakan telah menjadi lebih mengakar.” Menurut IMF, ada peluang untuk meningkatkan pendapatan pajak di AS dan Inggris, di mana pendapatan pajak berada pada tingkat yang relatif rendah sebagai proporsi output ekonomi dibandingkan dengan negara-negara kaya lainnya. Di AS, IMF melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan dari pajak penjualan, serta pajak atas pendapatan yang lebih tinggi.
Di negara-negara miskin, IMF mengatakan pemerintah memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan membuat pengumpulan pajak lebih efisien dan memperkecil ukuran ekonomi yang tidak dikenakan pajak.
