Parlemen Italia Menyetujui Rancangan Undang-undang untuk Menopang Bursa Saham Milan
Majelis tinggi parlemen Italia pada hari Selasa memberikan persetujuan akhir terhadap undang-undang yang bertujuan untuk merombak pasar modal negara tersebut dan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan pengaruh investor utama perusahaan-perusahaan tercatat.
RUU ini bertujuan untuk menarik pendatang baru ke Borsa Italiana, setelah bursa saham Milan kehilangan serangkaian perusahaan terkemuka dalam beberapa tahun terakhir karena pasar dan pembelian lain.
Namun, perwakilan dana investasi dan industri keuangan Italia telah menyuarakan kekhawatiran bahwa skema tersebut dapat menjadi bumerang dan menghambat investasi asing.
Salah satu ketentuan yang memungkinkan perusahaan tercatat untuk menerbitkan saham yang meningkatkan hak suara investor lama hingga 10 kali lipat, seiring upaya Italia untuk membendung relokasi ke Belanda, di mana peraturan tata kelola perusahaan membantu pemegang saham mapan untuk mengendalikan perusahaan dengan ketat.
Ketentuan tersebut telah membuat marah para manajer aset, termasuk dana asing dalam jumlah besar, yang mendukung aturan “satu saham, satu suara” yang mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang.
RUU ini juga memberi investor lebih banyak pilihan mengenai kondisi di mana dewan perusahaan yang akan keluar akan mengajukan daftar kandidat untuk masa jabatan berikutnya. Berdasarkan RUU tersebut, daftar calon dewan akan memerlukan persetujuan setidaknya dua pertiga direktur, yang menurut para kritikus dapat memberikan hak veto kepada pemegang saham minoritas.
Selain itu, RUU ini mengatur pemungutan suara kedua terhadap calon individu setelah daftar dewan memperoleh suara yang cukup dari pemegang saham untuk dipilih, sebuah tindakan yang dianggap oleh investor profesional sebagai komplikasi yang tidak perlu.
Pengacara berpendapat bahwa RUU tersebut ambigu karena tidak jelas apakah semua pemegang saham dapat mengikuti pemungutan suara kedua atau hanya mereka yang mengikuti pemungutan suara pertama, atau bahkan hanya mereka yang memilih daftar calon dewan yang memperoleh suara terbanyak.
Pemerintah bulan ini berjanji untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan yang tercantum dalam daftar dewan serta bagian lain dari RUU tersebut pada akhir tahun ini.
